Kepemimpinan Transformasional Jadi Fokus Diklat FSP TSK Rekonsiliasi KSPSI Majalengka

Majalengka, Pustakawarta.com - Dalam upaya meningkatkan kapasitas kepemimpinan serikat pekerja di lingkungan industri, Federasi Serikat Pekerja Tekstil Sandang Kulit Rekonsiliasi Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (F SP TSK R-K SPSI) Kabupaten Majalengka menggelar pendidikan dan pelatihan (diklat) bertema “Membangun Kepemimpinan Transformasional untuk Kesejahteraan Kerja.”

Kegiatan yang diadakan di RM Tiga Dara, Sabtu (31/5/2025) ini diikuti oleh delapan Pimpinan Unit Kerja (PUK) dari berbagai perusahaan di Majalengka, serta jajaran pengurus di PC dan DPC F SP TSK R-K SPSI.

Suasana diklat berlangsung penuh antusiasme, mencerminkan semangat para peserta untuk meningkatkan kapasitas diri dalam memperjuangkan kesejahteraan buruh.

Komitmen Pemerintah: Dorong Peningkatan Pengetahuan Pekerja

Dukungan dari pemerintah daerah terlihat melalui kehadiran Sekretaris Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (K2UKM) Kabupaten Majalengka, Mohamad Yudi Prasetiadi S.Sos., M.A.P. Beliau hadir mewakili Kadisnaker dan memberikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan ini.

"Saya selaku wakil dari Dinas K2UKM Kabupaten Majalengka sangat mengapresiasi F PC TSK R-K SPSI Kabupaten Majalengka yang menyelenggarakan diklat ini. Tentunya bisa memberikan pembekalan ilmu pengetahuan tenaga kerja dan mencari solusi ketika menghadapi permasalahan di perusahaan masing-masing," ujar M. Yudi Prasetiadi.

Beliau menilai, diklat ini tidak hanya memperluas wawasan pekerja, tetapi juga menjadi bekal untuk menghadapi dinamika hubungan industrial yang kerap kali penuh tantangan.

Bangga dengan Kemandirian Ekonomi Pekerja

Dalam kesempatan yang sama, Yudi Prasetiadi juga mengungkapkan rasa bangganya terhadap pekerja pabrik yang memiliki usaha sampingan sehingga mampu menambah penghasilan keluarga.

“Saya begitu terharu dan bangga dengan adanya anggota F PC TSK R-K SPSI Kabupaten Majalengka yang memiliki penghasilan di luar pekerjaan di pabrik. Bahkan penghasilannya ada yang mencapai 600 ribu per harinya. Hal ini tentunya harus didukung oleh pemerintah,” imbuhnya.

Hal ini menunjukkan bahwa diklat tidak hanya bicara soal peningkatan kompetensi di dalam pabrik, tetapi juga mendukung kreativitas dan kemandirian ekonomi bagi para pekerja.

Penguatan Hubungan Industrial : Serikat Pekerja dan Perusahaan

Ketua PD F SP TSK R-K SPSI Jawa Barat, Usep Wibawa, menekankan bahwa diklat ini bertujuan untuk mempererat kemitraan antara serikat pekerja dengan manajemen perusahaan.

“Dalam kegiatan Diklat ini, dengan mengambil tema ‘Membangun Kepemimpinan Transformasional untuk Kesejahteraan Kerja’, artinya untuk meningkatkan kemitraan di masing-masing perusahaan. Bukan sekedar berbicara selaku serikat pekerja, bahkan aktivis serikat pekerja wajib memiliki beberapa ilmu pengetahuan melalui pendidikan dan pelatihan,” kata Usep Wibawa kepada pustakawarta. 

Usep menjelaskan bahwa materi diklat meliputi pemahaman organisasi, tujuan organisasi, serta bukti-bukti kerja serikat yang relevan.

“Dalam hal ini lebih banyak belajar untuk bisa berkomunikasi,” ujarnya.

Dengan demikian, setiap anggota serikat tidak hanya memahami hak dan kewajibannya, tetapi juga mampu membangun komunikasi yang efektif dengan pihak perusahaan.

Partisipasi Aktif PUK dan Perusahaan

Ketua PC F TSK R-K SPSI Kabupaten Majalengka, Asep Odin, menyebutkan bahwa saat ini telah tercatat delapan PUK yang resmi bergabung dalam organisasi tersebut.

"Dengan bergabungnya PUK-PUK ini sangat positif sebab selain bekerja di perusahaan, anggota juga bisa mengembangkan diri di organisasi,” kata Asep Odin.

Delapan PUK tersebut berasal dari PT Leetex Garment Indonesia, Gistek Garment Indonesia, PT Shoetown Kasokadel Indonesia, PT LYG Garmen Indonesia, PT Delta Mate Majalengka, PT Diamond Internasional, PT Tayin Footwear Indonesia, dan PT Kum Kang TECH Indonesia.

Menurut Asep, jumlah anggota yang tercatat di F PC TSK R-K SPSI Kabupaten Majalengka telah mencapai sekitar 30 ribu orang, sebuah angka yang menunjukkan potensi besar untuk memperkuat posisi serikat pekerja dalam memperjuangkan hak-hak buruh.

Peran BPJS dan Dialog Sosial

Dalam kegiatan diklat tersebut juga hadir narasumber dari BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Majalengka. Kehadiran BPJS menjadi penting karena banyak pekerja yang masih perlu mendapatkan pemahaman mendalam mengenai hak-hak perlindungan sosial yang dijamin BPJS.

“Kehadiran BPJS Ketenagakerjaan setidaknya PUK Majalengka ini ingin mengetahui apa permasalahannya, dan menyelesaikannya seperti apa, tentunya akan memahami program-program dari BPJS Ketenagakerjaan,” ungkap Asep Odin.

Asep juga menekankan pentingnya komunikasi dalam menyelesaikan persoalan di perusahaan.

"Dalam hal ini kita saling mengingatkan, komunikasi tentunya di F SP TSK R-K SPSI lebih mengedepankan komunikasi, dialog sosial untuk mencari penyelesaian yang terbaik,” ujarnya kepada pustakawarta. 

Harapan untuk Solidaritas dan Kemandirian Organisasi

Ketua DPC KSPSI Kabupaten Majalengka, Ade Riki Junaedi, juga memberikan apresiasi atas terselenggaranya diklat ini. Ia berharap kegiatan ini dapat memperkuat rasa kebersamaan dan solidaritas antar PUK.

“Mudah-mudahan dengan adanya diklat ini bisa memberi bekal untuk rekan-rekan pengurus PUK di masing-masing perusahaan, dan tentunya bisa melaksanakan roda organisasi ini yang lebih elegan dan tepat,” kata Ade Riki Junaedi.

Ia menambahkan bahwa materi dasar-dasar organisasi yang diberikan diharapkan menjadi bekal untuk berkomunikasi, melakukan bargaining, serta bernegosiasi dengan pihak perusahaan agar setiap permasalahan dapat diselesaikan melalui dialog sosial.

Selain itu, Ade Riki juga menekankan bahwa banyak anggota F SP TSK R-K SPSI yang memiliki keterampilan di bidang olahraga dan seni budaya. Potensi ini menjadi motivasi tambahan bagi para pekerja untuk tetap produktif dan berdaya saing.

Dengan begitu, Diklat ini menjadi langkah konkret bagi F SP TSK R-K SPSI Kabupaten Majalengka dalam memperkuat kapasitas organisasi, membangun hubungan industrial yang harmonis, serta meningkatkan kesejahteraan pekerja di Kabupaten Majalengka.

Dengan kolaborasi pemerintah, perusahaan, dan pekerja, diharapkan tercipta hubungan kerja yang lebih adil dan berkelanjutan. (Jilly Ortega)